Viral Tanda Tangani Penolakan Pendirian Gereja, Wali Kota Cilegon Akhirnya Angkat Suara, Begini Pengakuannya

Viral Tanda Tangani Penolakan Pendirian Gereja, Wali Kota Cilegon Akhirnya Angkat Suara, Begini Pengakuannya

12 September 2022 0 By Redaksi

BARU-baru ini tengah viral video yang memperlihatkan narasi Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta yang turut menandatangangani penolakan pendirian gereja.

Ramai pemberitaan tentang hal tersebut, Helldy pun angkat bicara.

Diketahui, peristwa yang melibatkan massa mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendatangi gedung DPRD Cilegon untuk menyampaikan aspirasi soal penolakan rencana pendirian Gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Cilegon, Rabu (8/9/2022).

Saat itu massa sempat membacakan pernyataan sikap yang dihadiri Ketua hingga Wakil Ketua DPRD Cilegon.

Kemudian massa membentangkan kain putih untuk membubuhkan tandatangan penolakan.

Selanjutnya, massa aksi datang ke kantor Wali Kota Cilegon dan diterima oleh Wali Kota dan wakilnya di ruang rapat.

Massa ini kemudian mendesak wali kota dan wakil wali kota untuk ikut menandatangani kain putih sebagai bentuk penolakan.

“Terkait dengan penandatangan bersama yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, perlu disampaikan bahwa hal tersebut adalah memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat,” kata Helldy melalui keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

Selanjutnya, Heldy berbicara soal rencana pendirian gereja dan mengatakan bahwa Pemkot Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah.

“Pemerintah Kota Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah,” tambahnya.

Helldy kemudian menyebutkan bahwa panitia gereja sempat mendatangi kantor Wali Kota untuk menyampaikan proses persyaratan pembangunan rumah ibadah yang belum terpenuhi.

“Pada hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, panitia hanya menyampaikan informasi proses persyaratan pembangunan rumah ibadah yang belum terpenuhi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (No 8 dan 9 Tahun 2006),” ujarnya.

Persyaratan yang belum terpenuhi antara lain validasi dukungan masyarakat sekitar lokasi gereja, rekomendasi Kemenag Cilegon, dan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, barulah panitia mengajukan permohonan izin pembangunan tempat ibadah melalui OSS sesuai Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.

Dia mengimbau semua pihak agar lebih bijak menyikapi rencana pendirian rumah ibadah tersebut.

“Menyikapi perkembangan terkini, mohon kiranya seluruh pihak lebih bijaksana dalam memberikan dan menyebarkan informasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tuturnya.

(ad/cr/xd/montt/okezone)