Presiden Jokowi Marah Lagi, Akademisi Bongkar Hal Ini!

AKADEMISI politik Philipus Ngorang memberikan penjelasan terkait alur perencanaan proyek kementerian dan lembaga terkait di Indonesia.

Hal itu disampaikan terkait kemarahan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu akibat tak tercapainya target pembangunan dan dana bantuan sosial.

Menurut Ngorang, jika proyek diusulkan dari tingkat daerah, maka pengajuan itu akan dilakukan langsung oleh pemerintah wilayah setempat.

“Kalau proyek itu tingkat provinsi, maka pemprov yang akan mengajukan usulan tersebut. Mereka jelaskan ingin membangun apa di daerahnya tersebut,” ujarnya.

Ngorang mengatakan bahwa ada beberapa jenis pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan raya.

“Jalan itu juga terbagi, ada yang tingkat provinsi atau kota. Nantinya, proposal itu akan diajukan dari tingkat provinsi ke tingkat pusat. Lalu, pusat akan mencairkan anggaran proyek tersebut dalam bentuk APBD,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Dari situ bisa terlihat rencana proyek yang diusulkan pemerintah daerah. Jika proposal itu disetujui, maka akan langsung dieksekusi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan jika anggaran sudah dicairkan, maka proyek tersebut akan dieksekusi oleh dinas-dinas terkait di daerah tersebut.

“Kalau di daerah itu yang mengeksekusi dinas-dinas. Bisa mungkin Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan lain sebagainya,” tutupnya.

(Montt)