98 Advokat Gugat UU Pemilu ke MK, Begini Isinya, Ternyata Oh Ternyata

98 Advokat Gugat UU Pemilu ke MK, Begini Isinya, Ternyata Oh Ternyata

4 September 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – Sebanyak 98 pengacara yang bernaung dalam wadah Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (18/8/2023).

Mereka meminta agar syarat usia capres/cawapres dari tidak terbatas diubah menjadi maksimal 70 tahun.

Dalam persnya, Aliansi ’98 menyebut hari gugatan mereka itu akan menjadi hari bersejarah dalam demokrasi bangsa Indonesia.

“Merupakan hari yang bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia yang untuk selanjutnya dinamakan sebagai Jum’at Glory,” demikian keterangan pers Aliansi ’98, dilansir Senin (4/9/2023).

Baca Juga:

Tak Disangka, MA Akhirnya Membatalkan Vonis Mati Ferdy Sambo, Ini Alasannya

Kabar Penting, Ada Syarat Terbaru Perpanjangan STNK, Para Warga RI Silahkan Baca dan Simak

Sebab, Aliansi ’98 mengajukan permohonan judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) Pasal 169 huruf (d) dan (q) terhadap UUD 1945.

Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf dan dan q, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

q. berusia paling rendah 40 tahun

Kemudian, terkait poin d di atas, Aliansi ’98 menyatakan MK perlu memperjelas tindak pidana berat lainnya itu.

Aliansi ’98 menilai, seharusnya pasal 169 yang mengatur tentang persyaratan tersebut menjadi tameng awal negara dalam melindungi rakyat Indonesia dari calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Seperti, orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa.

Lalu, orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.

Adapun yang menjadi landasan Aliansi ’98 meminta batasan usia capres/cawapres adalah sejumlah batasan usia dari jabatan lainnya, yakni:

1. Usia Hakim konstitusi maksimal adalah 70 tahun.

2. Usia Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.

3. Usia Wakil Ketua Mahkamah Agung maksimal adalah 70 tahun.

4. Usia hakim agung maksimal berusia 70 tahun.

5. Usia anggota Komisi Yudisial (KY) maksimal 68 tahun.

6. Usia Ketua BPK maksimal 67 tahun.

8. usia anggota BPK maksimal 67 tahun.

Baca Juga:

Dua Oknum Anggota DPRD Ditangkap Polisi, Simak Kasusnya, Astaga

Pengacara Top dan Terkenal di Indonesia Jadi Tersangka, Ini Kasusnya, Lihat

Aliansi ’98 menjelaskan, dengan adanya batasan usia akan memungkinkan Bangsa Indonesia memiliki presiden yang mempunyai kemampuan secara fisik, psikologis, dan moral yang stabil (secara rohani dan jasmani).

Sehingga nantinya presiden yang terpilih merupakan sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya.

“Untuk itu, batas usia maksimal calon presiden pada Pemilu 2024 harus negara (melalui Mahkamah Konstitusi) tetapkan dengan ketentuan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan presiden,” tegasnya.

Sementara itu, Pemohon menyatakan gugatannya itu sejalan dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).

Kemudian, sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) dan pengawal ideologi negara (the guardian of state ideology).

Baca Juga:

(Ber/Nes)