Simak, Ketentuan Terbaru Proses Turun Waris Sertifikat Tanah, Warga RI Wajib Tahu, Penting

Simak, Ketentuan Terbaru Proses Turun Waris Sertifikat Tanah, Warga RI Wajib Tahu, Penting

2 September 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – Terdapat ketentuan sendiri terkait pewarisan hak atas tanah secara khusus yang tidak menyangkut pewarisan benda lainnya.

Adapun proses pewarisan sertifikat tanah ada dua yakni pewarisan menurut undang-undang (ab intesto) dan pewarisan menurut wasiat (ab testamento).

Dalam memproses turun waris sertifikat tanah, Surat Keterangan Waris (SWK) menjadi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi.

Berdasarkan ketentuan PP No.24 /1997, pewarisan hak atas tanah harus didaftarkan dengan tenggang waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris.

Kemudian pejabat yang bersangkutan dapat memperpanjang tenggang waktu tersebut berdasarkan pertimbangan khusus.

Selain itu, SKW merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan.

Yang mana menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris.

Baca Juga:

Hartono Bersaudara Orang Paling Kaya di Indonesia, Sosoknya Mengejutkan

Kabar Duka, Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait Meninggal Dunia, Lihat

Sehingga, jika merujuk pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 /1961 tentang Pendaftaran Tanah, jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah harus diserahkan Surat Keterangan Mewaris dari instansi yang berwenang.

Melansir dari insertlive, Sabtu (2/9/2023), pengurusan turun waris tidak harus melalui notaris.

Hal tersebut berdasarkan studi yang dilakukan oleh Jafar Vendi Hidayat dan Herry Listiawati, dalam sebuah karyanya yang berjudul “Proses Turun Waris yang Ditindaklanjuti Dengan Pembebanan Hak Tanggungan.

Menurutnya, permohonan turun waris pada dasarnya dapat dilakukan sendiri oleh ahli waris yang bersangkutan.

Namun proses pembebanan hak tanggungan tetap wajib melalui Notaris-PPAT.

Karena memerlukan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris-PPAT.

Sementara itu, pengurusan turun waris sertifikat tanah biasanya hanya menghabiskan sekitar lima hari kerja.

Namun itu berlaku apabila semua persyaratan dokumen sudah lengkap tanpa kekurangan apapun.

Apabila ada dokumen yang kurang, maka akan memakan banyak waktu untuk melengkapinya.

Adapun salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah Surat Keterangan Waris (SKW).

Proses pembuatan SKW sampai selesai memiliki jangka waktu penyelesaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) selama 2 hari.

Setelah mengajukan surat permohonan dan verifikasi dokumen, pemohon wajib membayar karena termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dikenakan tarif Rp200.000,- (per surat).

Sedangkan untuk salinan surat dikenakan tarif antara lain:

– Berita Acara Penghadapan : Rp20.000,- (per berita acara)

– Surat Keterangan Hak Waris : Rp20.000,- (per surat keterangan)

Sementara itu, biaya turun waris sertifikat tanah dihitung secara mandiri dengan rumus: (nilai tanah (per meter persegi) x luas tanah (meter persegi)) / (dibagi) 1.000.

Contohnya, jika nilai tanah per meter persegi sebesar Rp 500.000 dan luas tanah 1.000 meter persegi, maka biaya balik nama sertifikat tanah warisan senilai Rp 500.000.

Namun untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, maka tidak dipungut biaya pendaftaran.

Hal tersebut mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 61 ayat (3).

Adapun proses turun waris biasanya dilakukan di kantor BPN baik tingkat kabupaten maupun kota masyarakat atau kantor wilayah.

Nantinya, kantor pertanahan akan membaliknamakan nama pewaris dalam sertifikat tanah menjadi atas nama ahli waris.

Selain sertifikat tanah, berikut dokumen yang harus disiapkan dalam proses turun waris:

– Surat Keterangan Kematian Pewaris

– Surat Keterangan Ahli Waris

– Fotokopi KTP para ahli waris

– Fotokopi KTP para ahli waris

Ada baiknya jika pembagian warisan telah selesai sebelum mengajukan proses turun waris di kantor desa.

Penting bagi semua ahli waris untuk benar-benar menerima dan mengakui dari hasil keputusan pembagian tanah warisan.

Baca Juga:

Lagi Heboh, Rangka Motor Mudah Patah, Polisi Bilang Begini, Simak

Telkomsel Bawa Kabar Baik, Untuk Seluruh Pengguna di Indonesia, Mengejutkan

Jika pengakuan telah jelas, berikut langkah-langkah dalam proses turun waris:

1. Mengurus di kantor desa

Pemohon menemui pejabat yang berwenang di kantor desa, yang kepala bagian pemerintahan.

Selanjutnya, pemohon dapat menjelaskan kepentingan untuk mengurus sertifikat tanah dengan jalan turun waris.

Kemudian pemohon perlu menanyakan persyaratannya.

2. Memasang patok atau tanda batas tanah

Setelah melengkapi persyaratan dari kantor desa, pemohon dapat melaporkan dokumen tersebut pada kepala dusun.

Lalu kepala dusun mengadakan pemasangan patok atau tanda batas tanah.

Sebaiknya, selain pathok pemohon juga meminta kepala dusun untuk melakukan pengecekan tentang kepemilikan tanah di dalam buku kutipan Letter C yang ada di kantor desa.

Sebelum memasang tanda batas, pemohon harus memiliki izin tertulis ketua RT serta minta kedatangannya pada waktu pelaksanaan.

Selain ketua RT, tetangga yang rumahnya berada di kanan, kiri, depan, dan belakang dari tanah yang akan ditanami patok juga harus hadir.

Tetangga tersebut harus benar-benar pemilik tanah dari rumah yang didiami secara sah.

Karena tetangga tersebut sudah tercatat dalam buku kutipan letter C.

Keempat pihak tersebut akan dimintai pembubuhan tanda tangan sebagai saksi.

Apabila tanah pemohon berbatasan dengan sarana umum seperti jalan, sungai, atau lapangan, maka saksinya cukup kepala dusun saja.

3. Proses sidang pembagian waris

Proses sidang ini akan memutuskan dan mengesahkan hasil pembagian tanah waris.

Sidang ini dapat dilakukan jika semua syarat dan dokumen terkumpul, antara lain:

– Akta kematian pemilik tanah

– Surat kematian pasangan (suami-atau-istri) pemilik tanah

– Fotocopy KTP & kartu keluarga semua ahli waris

– Blangko keterangan waris dari BPN

Waktu sidang ini didapat setelah pemohon menghubungi pejabat desa, untuk meminta jadwal sidang pembagian Waris.

Pada sidang ini semua ahli waris harus hadir karena sidang ini amat penting, dimana setiap ahli waris akan mendapat keputusan dari pejabat desa.

Selain itu, seluruh ahli waris akan diminta membubuhkan tanda tangan dengan disaksikan langsung oleh pejabat terkait, sebagai legalitas hukum atas keputusan pembagian tanah waris. 

4. Pengukuran objek tanah

Pejabat desa melakukan pengukuran sesuai dengan patok yang telah dipasang sebelumnya dengan didampingi sebagian anggota keluarga.

Setelah itu, pemerintah desa akan menyelesaikan pemberkasan sampai disahkannya oleh Kepala Desa.

5. Penyelesaian proses turun waris

Setelah pemberkasan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa, pemohon dapat melimpahkan kelanjutan pengurusan surat-surat tanah kepada PPAT/Notaris.

Proses lanjutan terhadap tanah yang diturunwariskan adalah pengesahan semua berkas ke kantor kecamatan, lalu ke BPN.

Saat proses di kantor desa, pihak keluarga harus menjalaninya sendiri dan tidak diperbolehkan melalui perwakilan pihak luar.

Hal itu karena permasalahan tentang tanah adalah hal yang cukup berisiko.

Baca Juga:

(Ber/Nes)