MenPAN-RB Bawa Angin Segar, Seluruh Honorer Wajib Tahu Surat Edaran Terbaru, Ini yang Ditunggu-tunggu

MenPAN-RB Bawa Angin Segar, Seluruh Honorer Wajib Tahu Surat Edaran Terbaru, Ini yang Ditunggu-tunggu

5 Agustus 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran terbaru untuk seluruh tenaga honorer.

Surat edaran tersebut menjadi angin segar bagi honorer yang saat ini tengah menunggu kebijakan dari pemerintah.

Adapun surat tertanggal 25 Juli 2023 itu bernomor SE MenPAN-RB Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023.

Dalam SE tersebut, MenPAN-RB meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) memperjelas status serta kedudukan honorer K2 maupun tenaga non-ASN.

Baca Juga:

Mohon Doanya, Salah Satu Komedian Top di RI Dikabarkan Meninggal Dunia, Innalillahi

Daftar Nama-nama 3 Perwira Polda Jambi yang Resmi Dimutasi, Simaklah

PPK yang dimaksud yakni kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat.

Menurutnya, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi PPPK jika memenuhi persyaratan.

Anas mengatakan hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

“Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan Peraturan Pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 Nopember 2023” jelasnya dalam SE tersebut, dikutip Sabtu (5/8/2023).

Adapun banyak aspirasi dari berbagai pihak terkait honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masih diperlukan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, SE tersebut menjelaskan bahwa perlu dilakukan sejumlah langkah strategis dalam menanggapi masukan tersebut.

Baca Juga:

Beasiswa Terbaru Dibuka, Bagi SD hingga S3 Boleh Daftar, Minat? Simak Rinciannya

Simak Kabar Terbaru, DPRD Keluarkan Pengumuman Pemberhentian Gubernur Ini, Oh Ternyata

Berikut langkah-langkah yang diharapkan dilakukan oleh seluruh PPK:

1. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN)

2. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN atau honorer selama ini

3. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya

Sementara itu, Anas juga menekankan bahwa untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

(Vid/Nes)