Mengejutkan, Info Terbaru dan Penting Soal PNS Part Time, Masyarakat Wajib Tahu

Mengejutkan, Info Terbaru dan Penting Soal PNS Part Time, Masyarakat Wajib Tahu

19 Juli 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – Pemerintah berencana membentuk status kepegawaian baru untuk menggantikan tenaga honorer yang dihapus pada November 2023.

Status kepegawaian baru tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu atau part time.

Adapun kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam penghapusan tenaga honorer.

Baca Juga:

Info Menggembirakan Nih! Untuk Warga di Wilayah Jabodetabek, BBM Ini Resmi Turun Harga

Kesempatan Emas, Per Semester Dapat 6 Juta, Beasiswa Bagi SMA/SMK hingga S1, Simak Rinciannya

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas merincikan jenis-jenis profesi yang bisa dialihkan menjadi PPPK part time, salah satunya cleaning service.

Cleaning service kan nggak harus cek lokasi pagi sampai sore sehingga dimungkinkan salah satunya ada konsep paruh waktu, tapi ini masih dalam proses pembahasan,” jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detikfinance, Rabu (19/7/2023).

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus juga menambahkan beberapa profesi lain.

Menurutnya, sopir dan juga guru SMP-SMP bisa masuk dalam kriteria PPPK part time.

Guspardi mengatakan orang yang berminat untuk part time juga bisa sehingga sangat variatif dan fleksibel untuk menentukannya.

Selain itu, masih banyak profesi yang lain yang akan disesuaikan dengan masing-masing institusi.

Sementara itu, MenPAN-RB akan menentukan jenis pekerjaan tenaga honorer yang menjadi PPPK part time terkait klasifikasinya.

Hal itu menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini masih dalam pembahasan.

Baca Juga:

Pengumuman Penting, 10 Daerah Resmi Hapus Pajak Kendaraan Ini, Lihat dan Simak yang Terbaru

Terbaru! Nama-nama Menteri dan Wakil Menteri Kabinet yang Dilantik Jokowi, Ini Daftarnya

Guspardi menuturkan bahwa MenPAN-RB akan membuat surat berdasarkan masukan dan saran dari kepala daerah, bupati/walikota, gubernur, serta kementerian/lembaga.

Ia berharap RUU tentang ASN itu dapat dibawa dalam rapat paripurna DPR RI sebelum November 2023 sehingga penghapusan honorer bisa berjalan sesuai jadwal.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih dalam masa reses sampai 15 Agustus 2023.

Baca Juga:

(Ber/Nes)