Rencana Besar MenPAN-RB, Untuk Seluruh Honorer di Indonesia Wajib Tahu, Lihatlah

Rencana Besar MenPAN-RB, Untuk Seluruh Honorer di Indonesia Wajib Tahu, Lihatlah

13 Juli 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – Pemerintah saat ini tengah membahas rencana pemberian dana pensiun bagi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rencana pemberian pensiun untuk honorer akan menjadi pembahasan dalam draf RUU ASN.

Menurutnya, pemerintah kini tengah fokus terhadap skema pensiun honorer.

“Di sini kita bahas bagaimana teman-teman honorer non-ASN ke depan juga bisa dapat pensiun,” terangnya di DPR RI, seperti dikutip dari detikfinance, Kamis (13/7/2023).

Baca Juga:

Pengumuman Terbaru dan Penting, Bagi Seluruh Warga RI yang Punya KTP, Begini Isinya

Rencana Besar Putra Jokowi Gibran Rakabuming, Sungguh Menggemparkan, Ternyata Oh Ternyata

“Ini paling penting sehingga dengan begitu mereka misalnya yang sudah bekerja dia akan mendapatkan pensiun. Itu salah satu poin yang juga dibahas dalam undang-undang (ASN) ini,” sambungnya.

Selanjutnya, Anas juga menjelaskan bahwa RUU ASN akan menjamin kepastian para honorer untuk tetap bekerja.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Jokowi meminta agar penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berbuntut pada PHK massal serta pembengkakan anggaran.

Oleh karena itu, Anas menyebut saat ini pemerintah telah menyiapkan jabatan baru yakni PPPK paruh waktu.

Dengan kebijakan ini, ia berharap ketakutan akan adanya PHK massal bisa teredam.

Baca Juga:

Barcelona Sampaikan Kabar Duka, Pesepak Bola Terkenal Luis Suarez Meninggal Dunia, Lihat Sosoknya

Bikin Kesalahan Berat, 2 Oknum Polisi Dipecat Secara Tidak Hormat, Mengejutkan Sekali

Di sisi lain, Anas menuturkan bahwa pembahasan terkait gaji dan skema peralihan status belum dibahas lebih lanjut.

Sambil menunggu pengesahan RUU ASN, pemerintah pun mengirimkan surat kepada kepala daerah.

Pemerintah menginstruksikan agar para kepala daerah mulai menganggarkan pensiunan dan gaji PPPK paruh waktu.

Pasalnya, ia khawatir akan timbul masalah jika tidak ada anggaran untuk memberi gaji mengingat pembahasannya akan dimulai pada 2024 mendatang.

Baca Juga:

(Ber/Nes)