Teruntuk Masyarakat RI, Menkeu Sri Mulyani Keluarkan Aturan Pajak Baru, Ini Poin Paling Penting

Teruntuk Masyarakat RI, Menkeu Sri Mulyani Keluarkan Aturan Pajak Baru, Ini Poin Paling Penting

6 Juli 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan terkait fasilitas kantor yang diterima karyawan kena pajak.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Melansir dari PMK yang diteken Sri Mulyani pada 27 Juni 2023 itu, Kamis (6/7) ia mengatur beberapa poin.

Poin pertama yakni terkait perlakuan pembebanan biaya pergantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan atau fasilitas kantor.

Baca Juga:

Jangan Diabaikan, Imbauan Jokowi untuk Seluruh Anggota Polri di Indonesia, Sungguh Tegas

Wahai Masyarakat Indonesia, Inilah Jenis-jenis Sertifikat Tanah yang Berlaku, Para Pemilik Wajib Tahu

Pada poin ini, Sri Mulyani mengatur beberapa ketentuan.

Salah satunya biaya penggantian atau imbalan fasilitas kantor dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian fasilitas kantor sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Kemudian biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan itu merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai.

Lalu pengeluaran untuk biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk fasilitas kantor yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.

Adapun ketentuan mengenai biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa sebagai pengurang penghasilan bruto berlaku sejak 1 Januari 2022, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022 atau tahun buku 2022 dimulai, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.

Selanjutnya, poin kedua yakni terkait fasilitas kantor yang jadi objek pajak penghasilan dan pengecualiannya dari objek pajak.

Berkaitan dengan fasilitas kantor yang kena pajak, Sri Mulyani mengatur enam ketentuan, antara lain:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan merupakan penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai.

3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa merupakan penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk fasilitas kantor merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk fasilitas kantor merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva:

a. pemberi penggantian atau imbalan; dan/atau

b. pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima.

6. Ketentuan mengenai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam fasilitas kantor  sebagai objek Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 Januari 2022.

Baca Juga:

Kronologi Istri Anggota Polisi Terciduk Dikamar Hotel Dengan Pria Lain, Yaampun, Begini Endingnya

Jokowi Happy, Ada Kabar Menggembirakan Terbaru, Seluruh Masyakarat RI Boleh Simak

Sedangkan untuk fasilitas kantor yang dikecualikan dari objek pajak, Sri Mulyani mengatur beberapa yang bebas, meliputi:

a. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai;

b. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;

c. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;

d. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja desa; atau

e. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Baca Juga:

(Ros/Nes)