Wahai Masyarakat Indonesia, Inilah Jenis-jenis Sertifikat Tanah yang Berlaku, Para Pemilik Wajib Tahu

Wahai Masyarakat Indonesia, Inilah Jenis-jenis Sertifikat Tanah yang Berlaku, Para Pemilik Wajib Tahu

5 Juli 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – Macam-macam sertifikat rumah atau tanah penting untuk dipahami sehingga dapat mengetahui status hukum dari aset yang dimiliki.

Terlebih jika ingin membeli tanah atau aset properti, masyarakat perlu memperhatikan bukti sertifikat tertentu.

Melansir dari berbagai sumber, Rabu (5/7/2023), ada beberapa jenis sertifikat tanah.

Seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan sebagainya.

Berikut penjelasannya:

1. Girik

Girik biasanya merujuk pada tanah yang belum bersertifikat.

Tanah Girik adalah tanah yang dikuasai oleh salah satu pihak yang memiliki Girik atau bukti pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan kepada Otoritas kolonial.

Status tanah girik memang sudah ada sejak zaman kolonial namun bukan menjadi bukti kepemilikan tanah atau hak atas tanah, melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak.

Karena belum diakui secara sah sebagai bentuk kepemilikan, maka girik bisa ditingkatkan menjadi SHM agar tanah yang dimiliki berstatus hak milik dan tersertifikasi sah secara hukum.

Baca Juga:

Wow, inDrive Indonesia Bawa Kabar Baru dan Menggembirakan, Seluruh Driver Ojek Online Pasti Senang

Kades Ini Adakan Sayembara Tangkap Begal, Bagi Warga Silakan Simak, Hadiahnya Cukup Besar

2. Hak Pakai

Hak Pakai bisa dimiliki oleh WNI, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Berdasarkan UUPA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang ini.

Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Adapun pemberiannya dapat dilakukan secara cuma-cuma, pembayaran, atau pemberian jasa apapun.

3. HGU

Dalam UUPA, Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu.

Usaha yang dimaksud yakni untuk pertanian, perikanan, serta peternakan.

Adapun HGU diberikan atas tanah sedikitnya 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Terkait jangka waktunya, HGU diberikan paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun.

Selain itu, HGU juga bisa diperpanjang hingga 25 tahun.

Adapun HGU hanya bisa dimiliki WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Apabila pemilik HGU tidak memenuhi syarat, maka harus melepaskan atau mengalihkan hak kepada pihak yang memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun.

4. HGB

UUPA menyebut Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Jangka waktu tersebut masih bisa diperpanjang hingga paling lama 20 tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, HGB di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian HGB di atas hak milik.

Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan selesai, tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan.

Di samping itu, HGB juga bisa beralih dan dialihkan kepada orang lain.

Adapun yang dapat memiliki HGB yakni hanya WNI serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berada di Indonesia.

Baca Juga:

Jenderal Listyo Sigit Pilih Wakil Kepala Kepolisian RI yang Baru, Lihat Sosok dan Rekam Jejak Karirnya

OJK Keluarkan Himbauan Baru, Bagi Anda yang Punya Kartu Kredit dan M-Banking, Jangan Diabaikan

5. SHM

SHM adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak suatu lahan dan/atau tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tersebut.

Dengan SHM, pemilik tanah akan terbebas dari masalah legalitas atau sengketa karena pihak lain tidak bisa campur tangan atas kepemilikan tanah atau lahan tersebut.

Dalam UUPA Pasal 20 menjelaskan hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Dengan demikian, SHM merupakan bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu tanah yang berlaku untuk selamanya dan dapat diwariskan.

SHM sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di mana PPAT diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah.

Di dalam SHM, tertera nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah, serta nama objek atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung.

Kemudian SHM juga memuat tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat.

Adapun SHM hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia sedangkan warga negara asing tidak bisa memiliki tanah dengan SHM.

Apabila ada WNA yang memperoleh tanah dengan SHM karena pewarisan tanpa wasiat atau penampilan harta perkawinan, maka wajib melepaskan hak milik dalam jangka waktu satu tahun.

Sementara itu, terdapat keuntungan memiliki SHM di antaranya memberikan kewenangan bagi pemilik tanah untuk melakukan segala macam keperluan di atas tanah tersebut.

Kemudian, SHM berlaku selama pemiliknya masih hidup dan dapat diturunkan kepada ahli waris selama memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, kedudukan dan keleluasaan SHM lebih tinggi dibandingkan HGU ataupun HGB.

Selain itu, SHM juga dapat diperjualbelikan, disewakan, diwariskan, digadaikan hingga dijadikan jaminan utang dana ke bank.

Baca Juga:

(Ber/Nes)