Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bawa Kabar Bagus, Untuk Seluruh Wajib Pajak di RI, Cek

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bawa Kabar Bagus, Untuk Seluruh Wajib Pajak di RI, Cek

31 Agustus 2023 0 By Tim Redaksi

METROONLINENTT.COM – Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) memberikan pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga 78%.

Diskon ini diberikan dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI sekaligus sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.

“Program PSA Merdeka 78. Yuk ikuti dan dapatkan Pengurangan Sanksi Administrasi sampai 78%,” tulis akun @pajaksulselbartra, seperti dikutip pada Kamis (31/8/2023).

Adapun program ini berlangsung mulai 17 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024.

Baca Juga:

Terungkap, MA Cancel Vonis Mati Ferdy Sambo, Begini Sebabnya

Wahai Semua Wartawan atau Jurnalis di Indonesia, Ini Info Terbaru untuk Anda, Lihat

Sementara surat permohonan pengurangan sanksi administrasi untuk mengikuti program ini paling lambat diajukan pada 31 Januari 2024.

Wajib pajak yang mengajukan permohonan harus melakukan pembayaran pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang tidak mendapatkan pengurangan maksimal 31 Desember 2023.

Untuk tanggal penerimaan surat permohonan program PSA, mengacu pada tanggal terima surat permohonan wajib pajak yang tercantum dalam Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Kendati demikian, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra bisa mengubah jangka waktu program PSA Merdeka 78 ini sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Program PSA Merdeka 78 diselenggarakan berdasarkan UU KUP s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kemudian juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2013.

Program tersebut khusus diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar pada 15 KPP di Kanwil DJP Sulselbartra.

Terdapat tiga jenis program antara lain super, spesial, dan standar.

Untuk jenis super, wajib pajak akan mendapatkan PSA sebesar 78% dari nilai sanksi administrasi.

Program jenis ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan PSA maksimal 60 hari sejak tanggal ketetapan diterbitkan.

Ketetapan tersebut berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang memiliki pokok pajak.

Sebelum mengajukan permohonan program PSA Merdeka 78, wajib pajak juga harus sudah melunasi pokok pajak yang menjadi dasar penerbitan sanksi administrasi beserta sanksi administrasi sebesar 22% maksimal 60 hari sejak tanggal SKPKB dan STP yang memiliki pokok pajak diterbitkan.

Sementara untuk jenis spesial, wajib pajak akan mendapatkan PSA sebesar 64% dari nilai sanksi administrasi.

Wajib pajak bisa mendapatkan PSA jenis ini apabila mengajukan permohonan PSA maksimal 90 hari sejak tanggal ketetapan diterbitkan.

Program ini untuk ketetapan berupa SKPKB dan/atau STP yang memiliki pokok pajak serta wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak yang menjadi dasar penerbitan sanksi administrasi beserta sanksi administrasi sebesar 36% maksimal 90 hari sejak tanggal SKPKB dan STP yang memiliki pokok pajak diterbitkan, sebelum mengajukan permohonan PSA.

Baca Juga:

Pengumuman Terbaru Bagi Masyarakat Indonesia, Segini Denda Bakar Sampah Sembarangan, Cek

9 Provinsi Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan 2023, Lihat Sekarang

Terakhir, jenis standar di mana wajib pajak akan mendapatkan PSA sebesar 45% dari nilai sanksi administrasi.

Program jenis ini untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan PSA lebih dari 90 hari sejak tanggal ketetapan diterbitkan.

Ketetapan tersebut berupa SKPKB dan/atau STP yang memiliki pokok pajak maupun yang tidak memiliki pokok pajak.

Selain itu, wajib pajak juga harus melunasi pokok pajak yang menjadi dasar penerbitan sanksi administrasi beserta sanksi administrasi sebesar 55% sebelum mengajukan permohonan PSA.

Untuk persyaratannya, wajib pajak perlu mengajukan permohonan program PSA Merdeka 78 dengan mencantumkan alasan khilaf dan/atau bukan kesalahan wajib pajak.

Adapun formulir permohonan bisa diunduh pada tautan https://bit.ly/ProgramPSAMerdeka78.

Selain itu, wajib pajak juga harus melampirkan formulir pemenuhan dokumen permohonan program PSA Merdeka 78 yang ada dalam tautan di atas.

Kemudian sertakan juga salinan bukti penerimaan negara yang mencantumkan NTPN atas pembayaran pokok ketetapan pajak yang tertera di SKPKB dan/atau STP apabila terdapat pokok pajak.

Lampirkan juga salinan bukti penerimaan negara yang mencantumkan NTPN atas pembayaran sanksi administrasi yang tidak diberikan pengurangan paling lambat 31 Desember 2023.

Lalu lampirkan salinan BPS SPT Tahunan PPh 3 tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.

Wajib pajak juga perlu melampirkan salinan surat keputusan pencabutan apabila sedang mengajukan permohonan keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan/atau permohonan pembatalan suatu ketetapan pajak hasil pemeriksaan.

Baca Juga:

(Ber/Nes)